Sudah Kenali dan Pahami Peraturan Jam Kerja Karyawan Menurut Depnaker?

Februari 24, 2021

Perlu diketahui bahwa karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berada di bawah Depnaker (Departemen Tenaga Kerja). Semua hal terkait hak dan kewajiban karyawan khususnya peraturan jam kerja menurut Depnaker dilindungi UU.

Profil dari Depnaker

Depnaker merupakan singkatan dari Departemen Tenaga Kerja dan secara struktur organisasi berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Lembaga ini merupakan lembaga tinggi pemerintah yang memiliki tugas khusus untuk mengurus bidang ketenagakerjaan.

Setiap bidang pekerjaan yang diurus oleh Depnaker harus dilaporkan langsung kepada presiden melalui kepemimpinan seorang menteri. Namun, untuk saat ini nama Depnaker sendiri sudah diganti menjadi Kementerian Ketenagakerjaan sejak tahun 2015 hingga sekarang. 

Apa saja tugas dan tanggung jawab Depnaker? Sebagaimana lembaga tinggi negara lainnya, Depnaker memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurusi bidang tertentu yaitu ketenagakerjaan. Fungsi dan tanggung jawab lembaga ini di antaranya adalah sebagai berikut?

  • Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
  • Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja
  • Meningkatkan peran hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan
  • Melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta K3 (keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja)
  • Memberi dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian
  • Mengelola kekayaan negara yang berada dalam tanggung jawab Depnaker
  • Mengawasi pelaksanaan tugas yang berada di lingkungan kementerian
  • Melaksanakan bimbingan teknis dan pelaksanaan urusan hingga ke tingkat daerah
  • Melaksanakan kegiatan teknis yang skalanya nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  • Merencanakan penelitian dan pengembangan khususnya di bidang ketenagakerjaan
Sudah Kenali dan Pahami Peraturan Jam Kerja Karyawan Menurut Depnaker?
source: https://lawgo.id/

Manfaat Peraturan Jam Kerja Karyawan

Untuk menghindari adanya kerja rodi atau kerja paksa yang ditujukan kepada karyawan di suatu perusahaan, Depnaker turut mengatur terkait jam kerja yang layak diberikan kepada karyawan. Peraturan jam kerja karyawan menurut Depnaker ini tentu harus dipatuhi oleh perusahaan.

Hal-hal yang dibahas mengenai peraturan jam kerja karyawan nantinya akan bersinggungan dengan hak-hak lainnya. Mulai dari keselamatan dan kesehatan kerja, cuti, pesangon, PHK, upah, dan lain sebagainya. Tak hanya untuk tenaga dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Dengan adanya peraturan yang jelas dari Depnaker ini maka diharapkan hak karyawan terkait jam kerja dapat terlindungi sehingga tidak ada perusahaan yang mengeksploitasi secara berlebihan. Sehingga kesejahteraan karyawan pun dapat lebih ditingkatkan lagi.

Peraturan Jam Kerja Karyawan yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengatur secara khusus tentang tenaga kerja. Peraturan tentang jam kerja karyawan diatur secara khusus sebagaimana yang tercantum dalam pasal 77 hingga pasal 85.

Di dalam pasal tersebut, pengusaha juga diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan jam kerja karyawan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran, maka perusahaan wajib menerima konsekuensi hukuman maupun denda.

Terdapat dua sistem yang diatur dalam ketentuan jam kerja karyawan menurut Depnaker, yaitu sebagai berikut:

  • 40 jam kerja dalam satu minggu atau 7 jam kerja dalam satu hari dengan lama kerja 6 hari dalam satu minggu
  • 40 jam kerja dalam satu minggu atau 8 jam kerja dalam satu hari dengan lama kerja 5 hari dalam satu minggu

Berdasarkan peraturan tersebut, jelas bahwa dalam satu minggu semua karyawan dalam suatu perusahaan hanya diperbolehkan bekerja selama 40 jam. Jika lebih dari 40 jam, maka perusahaan wajib menghitungnya sebagai lembur dan mendapat tambahan upah lembur.

Ketentuan Batasan Waktu Kerja

Untuk waktu jam kerja dimulai dan berakhir setiap harinya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Artinya perusahaan bebas menentukan dengan sendirinya kapan karyawannya dapat memulai dan menyelesaikan pekerjaannya yang penting terpenuhi 40 jam.

Hal ini dikarenakan setiap perusahaan atau lini usaha memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda terkait hari kerja. Meskipun diberi kebebasan untuk mengatur jam mulai dan jam berakhir, hal tersebut tetap harus diatur secara jelas sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dengan adanya perjanjian kerja sama yang jelas di antara kedua belah pihak, maka diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya aturan tersebut. Peraturan jam mulai dan selesai kerja karyawan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pemberlakuan Peraturan Jam Kerja

Beberapa sektor atau jenis pekerjaan tertentu tidak bisa menerapkan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah tersebut. Namun, terdapat pengecualian sehingga bagi sektor pekerjaan yang harus dijalankan secara terus-menerus tetap dilindungi dalam Undang-Undang.

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri, Kepmenakertrans Nomor 233, ada beberapa jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan tidak mengikuti UU Nomor 13/2003. Berikut bunyi pasal 3 ayat (1) yang mengatur tentang pekerjaan yang berlangsung terus-menerus, yaitu:

  • Pekerjaan di bidang kesehatan
  • Pekerjaan di bidang transportasi
  • Pekerjaan di bidang perbaikan alat transportasi
  • Pekerjaan di bidang pariwisata
  • Pekerjaan di bidang telekomunikasi dan jasa pos
  • Pekerjaan di bidang tenaga listrik (PLN), penyediaan air (PDAM), serta penyediaan minyak bumi dan gas
  • Pekerjaan di bidang pusat perbelanjaan atau swalayan
  • Pekerjaan di bidang media massa
  • Pekerjaan di bidang konservasi
  • Pekerjaan di bidang keamanan
  • Pekerjaan yang jika prosesnya dihentikan dapat merusak bahan dan pemeliharaan/perbaikan alat produksi

Jika mengikuti peraturan UU Nomor 13 tahun 2003, maka bidang pekerjaan tersebut boleh tidak mengikuti jam kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kendati demikian, karyawan tetap berhak atas upah lembur jika bekerja lebih dari 40 jam dalam satu minggu.

Peraturan Jam Istirahat Kerja

Waktu istirahat kerja merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi. Karena bagaimanapun juga karyawan membutuhkan waktu untuk pemulihan setelah beraktivitas selama beberapa jam dalam jam kerjanya.

Selain mengatur jam kerja karyawan, peraturan Undang-Undang juga mengatur waktu istirahat pekerja sebagaimana dalam pasal 77 – 85 UU No.13/2003. Setiap pekerja memiliki hak untuk beristirahat di antara jam kerjanya dalam sehari-hari.

Total jam istirahat yang berhak didapatkan adalah sekurang-kurangnya selama ½ jam setelah selama empat jam bekerja secara terus-menerus. Sedangkan untuk masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari dua hari untuk lima hari kerja dan satu hari untuk enam hari kerja dalam seminggu.Pemerintah telah berupaya sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak karyawan melalui peraturan jam kerja karyawan menurut Depnaker. Dengan demikian hak-hak karyawan pun dapat terlindungi dan kesejahteraan dapat semakin ditingkatkan.

Author Profile

Share this post on

Related Article

Leave a Reply

Name

Email

Comments