Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diperlukan bagi setiap anggota tim. Pembuatan SKP ini bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan bantuan kontribusi yang memadai dari para karyawan. Jika hasil kinerja yang ditargetkan tidak tercapai, hal ini dapat menjadi indikasi rendahnya motivasi pegawai dan berpotensi berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan.
Key takeaways:
- Pembuatan SKP ini bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan bantuan kontribusi yang memadai dari para karyawan.
Pengertian SKP
Mengutip Modul Panduan Penyusunan dan Evaluasi SKP JPT dan Pimpinan Unit Mandiri PermenPan RB No. 6 Tahun 2022, SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah suatu sistem yang digunakan dalam manajemen kinerja pegawai atau karyawan di berbagai organisasi, terutama dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. SKP digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja pegawai berdasarkan pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. SKP umumnya berisi daftar tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai dalam periode waktu tertentu, dan setiap tugas memiliki target pencapaian yang jelas.
Tujuan Pembuatan SKP
SKP dibuat dengan tujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. SKP ini memuat berbagai target dan nilai yang jelas dalam setiap tugas pokok pegawainya. Selain itu, Tujuan SKP adalah membentuk guru yang profesional, tanggung jawab, jujur, dan adil dalam mengemban tugas sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS).
Unsur-unsur dalam SKP
Ada tiga unsur yang berlaku dalam SKP. Berikut ini rinciannya:
Kegiatan Tugas Jabatan
Unsur pertama dalam SKP adalah kegiatan tugas dalam jabatan. Dalam lingkungan sekolah misalnya, kegiatan tugas jabatan mengacu pada fungsi, wewenang, dan tanggung jawab guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan.
Segala uraian tugas jabatan guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan, akan mengacu pada unsur utama dan penunjang, sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta berkaitan dengan visi misi sekolah dan Rencana Kerja Tahunannya RKT.
Angka Kredit
Unsur selanjutnya dalam SKP adalah angka kredit. Unsur ini merupakan unsur yang dimasukkan ke dalam formulir SKP sebagai target angka kredit yang perlu dicapai setiap uraian tugas jabatannya. Angka kredit ini meliputi beberapa kegiatan dalam satu tahun bekerja. Angka kredit kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan meliputi angka kredit untuk unsur utama dan angka kredit untuk unsur penunjang.
Target
Berikutnya yaitu target. Target yang dimaksud adalah target hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan baik, sangat baik, atau justru kurang. Sebagai contoh, Novita Sari S.Pd. adalah guru dengan golongan ruang IIIa dan jabatan guru pertama yang akan naik ke golongan ruangan IIIb. Namun, kegiatan di setiap ruang memiliki topik yang berbeda. Karena itu, target output dari Novita adalah lima laporan hasil kegiatan sesuai dengan topiknya.
Rekap laporan kinerja ASN
Menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah proses yang digunakan untuk menetapkan sasaran kerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat digunakan dalam menyusun SKP:
- Identifikasi sasaran organisasi: Pertama, identifikasikan sasaran organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, seperti sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.
- Identifikasi tugas dan tanggung jawab: Identifikasikan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pegawai untuk mencapai sasaran organisasi tersebut.
- Tetapkan indikator kinerja: Tetapkan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pegawai dalam mencapai sasaran kerja.
- Tetapkan target kinerja: Tetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam jangka waktu tertentu.
- Susun dokumen SKP: Susun dokumen SKP yang berisi sasaran kerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah ditentukan.
- Revisi dan evaluasi: Kemudian, lakukan revisi dan evaluasi terhadap SKP yang telah dibuat, untuk memastikan bahwa sasaran kerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang ditentukan sesuai dengan kondisi dan konteks organisasi.
- Komunikasi dan koordinasi: Selain itu, jangan lupa untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajer dan rekan kerja yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam SKP.
Secara umum, RHK berisi informasi tentang tugas dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam jangka waktu tertentu, serta target dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja. Rencana ini akan dibuat oleh pegawai dan diterima oleh atasan yang bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja pegawai. Seiring dengan perkembangan tugas dan kegiatan, RHK akan diperbaharui dan dievaluasi untuk memastikan bahwa sasaran kerja dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.
Appsensi sendiri telah dipercaya oleh instansi pemerintahan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dalam pengelolaan absensi kehadiran karyawan. Appsensi sendiri hadir dengan fitur Live Tracking dimana kepala kepegawaian dapat memonitor karyawan secara real-time untuk menghindari kecurangan absensi kehadiran.
Appsensi sebagai aplikasi kehadiran online memiliki berbagai fitur untuk menjawab kebutuhan perhitungan tunjangan Pemerintah. Mulai dari fitur attendance, fitur activity, geofencing zone, gaji PNS dan lainnya yang dapat disesuaikan untuk membuat laporan E-Kinerja dan Aplikasi perhitungan TPP.
Data absensi online Appsensi terintegrasi dengan sistem existing HR mulai dari Master Data Karyawan, Kustomisasi Laporan, Persetujuan dan lain sebagainya. Bersama Appsensi, perhitungan besaran gaji dan tunjangan akan menjadi lebih cepat, akurat serta efisien. Biro kepegawaian tidak lagi khawatir terlambat memberikan gaji pokok ataupun salah menghitung. Konsultasikan bersama tim Appsensi untuk mendapatkan solusi terbaik bagi instansi Anda.
Tertarik dengan bagaimana Appsensi dapat membantu instansi pemerintahan dalam perhitungan tunjangan dan kelola pegawai sekaligus? Mari hubungi Appsensi dan jadwalkan demo sekarang juga.
