Integritas dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan . Integritas ASN berkaitan dengan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Sebagai pegawai ASN, kinerja Aparatur Sipil Negara tentu dipantau langsung oleh masyarakat. Apakah kinerja pegawai ASN sudah sesuai dengan nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN di Republik Indonesia. Sehingga dapat menimbulkan kebutuhan bagi ASN untuk memperhatikan reputasinya. Masyarakat sebagai konsumen layanan publik, saat ini mengharapkan ASN dapat memberikan pelayanan yang baik secara nyata.
Beberapa kontribusi yang dibutuhkan termasuk memberikan layanan yang ramah kepada penyandang disabilitas, memberikan layanan gratis atau tanpa biaya, transparansi dalam menyajikan informasi publik, responsif dalam menanggapi pengaduan, menjamin integritas ASN tanpa adanya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), memastikan disiplin dan profesionalisme dalam tugas, serta memanfaatkan inovasi teknologi digital.
Key Takeaways
- Integritas ASN adalah kemampuan ASN untuk mempertahankan moralitas dan etika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri di Republik Indonesia.
- Integritas ASN mencakup banyak aspek, seperti kejujuran, profesionalisme, disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian.
- ASN memegang peran penting dalam menjalankan tugas pemerintahan. Integritas ASN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan pelayanan publik yang baik.
- Peningkatan integritas ASN memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan instansi, masyarakat, dan media. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran etika dan hukum.
Untuk mewujudkan pengelolaan kebijakan publik yang baik dan efektif memerlukan ASN yang berintegritas dan berkualitas. Namun, terdapat beberapa kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan ASN di Indonesia, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat nilai-nilai integritas ASN sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Pada artikel ini akan dibahas tentang pentingnya integritas ASN dalam membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan publik, serta pengelolaan kebijakan layanan publik. Selain itu akan dibahas juga bagaimana nilai-nilai integritas tersebut dapat diterapkan dalam kinerja pegawai ASN.
Pengertian Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Menurut Drs. Syamsarul, MM,, integritas ASN adalah kemampuan ASN untuk mempertahankan moralitas dan etika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri. Integritas ASN terkait dengan sikap dan perilaku ASN dalam menjalankan tugasnya yang mencakup aspek kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keikhlasan.
ASN yang memiliki integritas yang tinggi diharapkan dapat bekerja dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pegawai ASN yang berintegritas diharapkan juga dapat menghindari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
ASN berintegritas baik juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memenuhi harapan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, integritas pegawai ASN juga dapat diwujudkan melalui pengembangan kemampuan dan peningkatan profesionalisme ASN.
Pegawai ASN diharapkan dapat terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan membantu mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan transparan bagi masyarakat.
Dalam hal ini, integritas pegawai `ASN juga menjadi salah satu faktor penting dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, ASN harus terus memperkuat nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri, agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat.
Nilai Integritas ASN
Nilai-nilai integritas Aparatur Sipil Negara mencakup beberapa hal yang mencakup aspek moral, etika, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai nilai-nilai integritas ASN:
1. Kejujuran
Kejujuran adalah nilai integritas yang sangat penting bagi ASN. ASN harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kejujuran ASN diharapkan dapat menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
2. Kemandirian
Kemandirian adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan ASN untuk bekerja secara mandiri tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak lain. ASN yang memiliki integritas yang baik diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
3. Disiplin
Kedisiplinan adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan ASN untuk mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. ASN yang memiliki integritas yang tinggi diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan disiplin, sehingga dapat memastikan kinerja ASN sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan ASN untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dan hasil kerja yang dihasilkan. ASN yang memiliki integritas yang baik diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri, serta memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat.
5. Kerja Keras
Kerja keras adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan ASN untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memiliki semangat kerja yang tinggi. ASN yang memiliki integritas yang tinggi diharapkan dapat bekerja dengan keras dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
6. Sederhana
Sederhana adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan ASN untuk hidup sederhana dan tidak bersifat konsumtif. ASN yang memiliki integritas yang baik diharapkan dapat hidup sederhana dan tidak tergoda oleh kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
7. Keberanian
Keberanian adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan ASN untuk berani mengambil keputusan yang benar dan tegas dalam melaksanakan tugasnya. ASN yang memiliki integritas yang tinggi diharapkan dapat berani mengambil keputusan yang tepat dan tegas untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
8. Keikhlasan
Keikhlasan adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan ASN untuk menerima atau mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya, yaitu gaji, tunjangan, dan sebagainya yang diberikan sesuai dengan tugas dan golongan dan pangkat serta jabatan PNS oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Yang bukan hak PNS harus ditolak. ASN harus mampu bekerja dengan ikhlas dan tulus, tanpa mengharapkan keuntungan pribadi dan mementingkan kepentingan organisasi dan masyarakat yang dilayani.
ASN yang memiliki keikhlasan dalam bekerja akan membangun citra positif bagi organisasi tempatnya bekerja dan masyarakat yang dilayani. Mereka juga akan mampu menunjukkan komitmen mereka terhadap tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh.
Selain itu, keikhlasan juga mencakup sikap menerima kritik dan saran dengan terbuka dan tidak defensif, serta mampu mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Hal ini penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Namun, tidak selalu mudah untuk mempertahankan keikhlasan dalam bekerja terutama dalam menghadapi tekanan dan godaan yang dapat mengganggu integritas. Oleh karena itu, ASN perlu memiliki kesadaran dan keberanian untuk mempertahankan keikhlasan dalam bekerja serta membangun sikap integritas yang kuat.
Dalam upaya meningkatkan keikhlasan ASN, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus terkait dengan nilai-nilai integritas serta adanya pengawasan dan sanksi bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran integritas. Hal ini dapat membantu menciptakan ASN yang berintegritas dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta dapat dipercaya oleh masyarakat.
Tanggung Jawab ASN dalam Mewujudkan Integritas
ASN atau Aparatur Sipil Negara memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, ASN diwajibkan untuk memiliki tujuh ciri-ciri Public Life Principles yang mencakup selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty, dan leadership.
1. Selflessness
Selflessness atau tidak berpikir untuk sendiri adalah prinsip yang mengharuskan ASN untuk selalu berfokus pada kepentingan masyarakat dan negara. ASN harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai abdi negara.
2. Integrity
Integrity atau integritas merupakan prinsip yang menuntut ASN untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusannya. ASN harus memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, karena ASN yang memiliki integritas tinggi akan selalu bertindak sesuai dengan aturan dan prinsip moral yang benar.
3. Objectivity
Objectivity atau objektivitas merupakan prinsip yang menekankan pada pentingnya ASN untuk berperilaku objektif dan adil tanpa memihak pada kepentingan kelompok tertentu. ASN harus dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang akurat tanpa ada kecenderungan terhadap kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Accountability
Accountability atau akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut ASN untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. ASN harus mampu memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya dan penggunaan anggaran negara yang dipercayakan kepada mereka.
5. Openness
Openness atau keterbukaan adalah prinsip yang menekankan pada pentingnya ASN untuk bersikap terbuka dalam memberikan informasi dan memenuhi hak-hak publik untuk mengetahui kebijakan dan tindakan pemerintah. ASN harus mampu memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka tanpa ada kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi yang penting.
6. Honesty
Honesty atau kejujuran adalah prinsip yang menuntut ASN untuk selalu berkata jujur dan tidak berbohong dalam setiap tindakan dan keputusannya. ASN harus membangun kepercayaan masyarakat dengan selalu bersikap jujur dan terbuka dalam setiap tindakan dan keputusannya.
7. Leadership
Leadership atau kepemimpinan adalah prinsip yang menuntut ASN untuk menjadi pemimpin yang baik dan mampu memimpin dengan teladan dan memberikan contoh yang baik bagi bawahan dan masyarakat. ASN harus memiliki kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana dan adil serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan dengan baik.
Dengan memahami dan mengimplementasikan tujuh ciri-ciri Public Life Principles tersebut, ASN akan dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki integritas yang tinggi. Hal ini akan membawa manfaat Hal ini akan membawa manfaat baik bagi ASN sendiri maupun bagi masyarakat dan negara.
Bagi ASN, mengimplementasikan tujuh ciri-ciri Public Life Principles akan membantu ASN untuk menjadi abdi negara yang profesional, terampil, dan memiliki integritas tinggi. Hal ini akan membangun citra ASN yang baik di mata masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa tugas dan kewajiban negara dilaksanakan dengan baik.
Sementara itu, bagi masyarakat dan negara, ASN yang menerapkan tujuh ciri-ciri Public Life Principles akan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan transparan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Dengan kata lain, implementasi tujuh ciri-ciri Public Life Principles pada ASN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dan membangun citra ASN yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi.
Implementasi Integritas Pegawai ASN
Dari nilai-nilai yang sudah dijelaskan sebelumnya, lantas bagaimana mengimplementasikan integritas pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri sipil?
Implementasi integritas pegawai ASN merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa para pegawai ASN menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, adil, dan jujur.
Dalam implementasi integritas pegawai ASN, penting untuk melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk pihak manajemen, pengawas, dan pegawai ASN itu sendiri. Melalui kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, integritas pegawai ASN dapat terwujud dan kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat.
Integritas ASN harus diimplementasikan dalam segala aspek kerja ASN, baik dalam pelayanan publik, pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, maupun dalam interaksi dengan publik dan sesama ASN. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan integritas pegawai ASN, seperti:
- Menjaga komitmen terhadap nilai integritas dan memperlihatkan sikap yang berintegritas pada saat bekerja.
- Menegakkan prinsip-prinsip integritas pada setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
- Memiliki keberanian untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip integritas, meskipun tindakan tersebut tidak populer atau tidak disukai oleh pihak lain.
- Menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan dan dalam pelayanan publik yang diberikan.
- Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala bentuknya.
- Membuat tindakan-tindakan antisipatif untuk menghindari konflik kepentingan.
Selain dari diri pegawai ASN sendiri, mengimplementasikan integritas ASN juga dapat dilakukan oleh pihak manajemen dan pengawas agar integritas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti:
1. Pembentukan Kode Etik
Pemerintah dapat membentuk sebuah kode etik yang memuat prinsip-prinsip etika dan perilaku yang harus diikuti oleh pegawai ASN. Kode etik tersebut harus mencakup hal-hal seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja sama, dan dedikasi dalam bekerja.
Baca juga: Penyebab Maraknya Pelanggaran Kode Etik ASN
2. Pelatihan dan Pendidikan
Pelatihan dan pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pegawai ASN mengenai integritas dan etika. Dalam pelatihan tersebut, para pegawai dapat diajarkan mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai ASN, dan juga dijelaskan mengenai praktik-praktik yang harus dihindari.
3. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
Pengawasan dan evaluasi kinerja merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa pegawai ASN menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur dan obyektif. Dalam hal ini, para pegawai yang berhasil memenuhi standar integritas dapat diberikan penghargaan, sedangkan pegawai yang gagal dapat diberikan sanksi atau hukuman.
4. Sanksi dan Hukuman
Pemerintah harus menetapkan sanksi dan hukuman bagi para pegawai ASN yang melakukan pelanggaran integritas. Hal ini akan memberikan sinyal yang jelas bahwa pelanggaran terhadap integritas tidak akan ditoleransi.
5. Penegakan Hukum
Pemerintah juga harus menegakkan hukum bagi para pegawai ASN yang melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa para pegawai ASN bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mencegah tindakan yang merugikan masyarakat.
Tantangan Integritas Aparatur Sipil Negara
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa tantangan yang dapat mengancam integritas dan etika kerja, selama menjalankan tugas menjadi Pegawai Negeri Sipil di Republik Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain:
1. Korupsi
Korupsi adalah salah satu masalah yang sangat merugikan negara dan masyarakat. ASN harus mampu menolak tawaran suap dan menjaga kejujuran dalam menjalankan tugasnya. ASN juga harus mampu menghindari praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).
2. Tekanan politik
ASN sering kali berada di bawah tekanan politik dari atasan atau pihak lain yang berkuasa. ASN harus mampu mempertahankan integritasnya dengan tetap mematuhi peraturan dan menjalankan tugas dengan objektif.
3. Konflik kepentingan
ASN sering kali juga berada dalam situasi di mana terdapat konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. ASN harus mampu mengambil keputusan yang adil dan mengutamakan kepentingan publik.
4. Teknologi informasi
Dalam era digital, ASN harus mampu menghadapi tantangan baru yang terkait dengan teknologi informasi seperti penggunaan media sosial dan keamanan data pribadi. ASN harus mampu menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari penggunaan media sosial yang tidak etis.
5. Keterbatasan sumber daya
Selain tekanan politik dan konflik kepentingan, Aparatur Sipil Negara juga sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan personel. ASN harus mampu bekerja dengan efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
6. Pendidikan dan pelatihan
ASN harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidangnya dan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Dengan begitu para pegawai Aparatur Sipil Negara ini akan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan perkembangan terbaru di setiap bidang masing-masing.
Pendidikan dan pelatihan tentang integritas pegawai ASN harus menjadi prioritas bagi instansi pemerintah. Karena pegawai ASN harus mendapatkan pemahaman yang baik mengenai integritas dan bagaimana cara menerapkannya dalam bekerja.
Pendidikan dan pelatihan ini harus meliputi pengetahuan hukum, etika, standar tata kelola pemerintah, serta pelatihan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Dalam pelatihan ini juga harus dibahas mengenai bagaimana mengidentifikasi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan bagaimana cara mengatasinya.
7. Budaya organisasi
Budaya organisasi yang buruk seperti adanya praktik KKN dan norma yang tidak etis dapat mengancam integritas ASN. ASN harus mampu memperjuangkan budaya organisasi yang bersih dan etis.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ASN harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga integritas dan etika kerja yang tinggi. ASN juga harus memperkuat kemampuan diri dalam menghadapi tantangan tersebut dengan belajar dan beradaptasi terhadap situasi yang terus berkembang.
Bagaimana Cara Mempertahankan dan Meningkatkan Integritas Pegawai Negeri Sipil?
Untuk menghadapi tantangan integritas, terdapat beberapa cara yang dapat mempertahankan dan meningkatkan integritas, baik untuk Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang lainnya. Berikut ini caranya:
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan harus diarahkan untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika dan integritas ASN. Pendidikan dan pelatihan juga harus diberikan secara berkelanjutan untuk memastikan ASN selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan.
2. Menerapkan Sistem Pengawasan Internal
Sistem pengawasan internal yang efektif harus diterapkan untuk menghindari pelanggaran etika dan integritas. Sistem ini harus meliputi tindakan pencegahan dan deteksi, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan institusi.
3. Menegakkan Hukum dan Peraturan
ASN harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. ASN yang melanggar etika dan integritas harus dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk pemecatan atau tindakan disiplin lainnya.
4. Meningkatkan Keterbukaan dan Akuntabilitas
ASN harus membuka diri terhadap masyarakat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. ASN juga harus bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjelaskan kebijakan dan tindakan yang mereka lakukan.
5. Memperkuat Kerjasama Antar Lembaga
Kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta, maupun antar lembaga pemerintah harus ditingkatkan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran etika dan integritas. Kerjasama ini dapat memperkuat pengawasan dan mempercepat penyelesaian masalah yang timbul.
6. Meningkatkan Kesejahteraan ASN
Kesejahteraan ASN juga harus diperhatikan agar mereka tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau korupsi. Kebijakan pemerintah harus mencakup aspek kesejahteraan ASN seperti gaji yang memadai, jaminan sosial, dan kesehatan.
7. Mendorong Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemeriksaan kebijakan dan tindakan pemerintah dapat membantu mencegah dan mengatasi pelanggaran etika dan integritas. Oleh karena itu, ASN harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengawasan.
8. Memahami dan Mematuhi Kode Etik yang Berlaku
ASN harus memahami dan mematuhi kode etik serta peraturan yang berlaku dalam instansi tempat mereka bekerja, termasuk ketentuan-ketentuan dalam UU ASN, UU KPK, dan UU lainnya yang terkait dengan pencegahan korupsi.
Dengan mempertahankan nilai integritas dan melakukan upaya pencegahan korupsi secara konsisten, para pegawai ASN dapat membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga akan memberikan dampak positif juga terhadap kinerja pemerintahan yang baik.
Penggunaan Appsensi untuk Membantu Memudahkan Kinerja ASN
Agar dapat memudahkan kinerja para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik, agar implementasi integrasi ASN terwujud, percayakan semuanya pada Appsensi.
Appsensi dapat membantu pekerjaan karyawan institusi untuk memudahkan dan menyelesaikan pekerjaan fungsionalnya dengan tepat dan cepat. Fitur Appsensi memiliki beragam pilihan seperti presensi online, payroll, serta Earn Wage Access yang dapat membantu memudahkan para pegawai mengatur finansialnya secara mandiri.
Sehingga kekhawatiran akan tindakan tidak terpuji seperti kasus korupsi dapat dihindari oleh pegawai dengan penggunaan aplikasi Appsensi.
